Kantor Bahana Line Tanpa Papan Nama, Buntut Pemanggilan Direksi oleh Polisi?

ELANGNUSANTARA.COM-SURABAYA – Ada yang ganjil di Kantor PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line di Jl. Laksda M Natsir No. 29 Blok B-11, Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.

Kantor perusahan pemasok BBM bagi perusahaan-perusahaan pelayaran itu tidak terlihat seperti sebuah kantor karena tidak lagi terlihat papan nama perusahaan di bagian luar gedung. Meskipun, masih terlihat adanya aktivitas karyawan di dalamnya.

Kesan itulah yang didapat saat wartawan elangnusantara.com berkunjung ke kantor kedua perusahaan yang saling terafiliasi itu pada Jumat (30/9/2022). Di sebelah gedung terdapat warung sehingga menambah kamuflase keberadaan kantor ini.

Padahal, papan nama perusahaan seharusnya terpasang di depan gedung yang digunakan perusahaan untuk berkantor.

Entah sejak kapan papan nama itu hilang dari tempatnya. Apakah pencopotan papan nama PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line dilakukan sebagai buntut dari pemanggilan pemilik dan jajaran direksi oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim)?

Sebagaimana diberitakan sejumlah media, pemilik dengan inisial FS serta empat direksi kedua perusahaan dengan inisial RT, ST, HS, dan AAH telah dua kali mangkir dari panggilan penyidik Polda Jatim terkait perkara dugaan penggelapan BBM oleh kedua perusahaan untuk kapal-kapal PT Meratus Line. Pada panggilan kedua, seharusnya mereka hadir di Polda Jatim pada Rabu (28/9/2022) dan Kamis (29/9/2022).

Namun berdasarkan penelusuran elangnusantara.com, sejumlah warga yang sehari-hari beraktivitas di sekitar kantor kedua perusahaan itu, papan nama PT Bahana Line telah dicopot sejak awal tahun ini, 2022. Apa alasan pencopotan itu?

Sejumlah karyawan PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line tidak bersedia menjawab saat ditanya perihal pencopotan papan nama perusahaan. Termasuk, seorang perempuan yang mengaku bernama Yuli, staf bagian HRD.

Yuli juga tidak bersedia menjawab gamblang saat ditanya adanya surat panggilan dari Polda Jatim yang ditujukan kepada pemilik dan direksi perusahaan tempat dirinya bekerja.

“Saya tidak bisa sampaikan. Saya bagian HRD saja Mas, bos di luar kantor . Direksi jarang ke kantor,” ujar Yuli dengan pandangan dan raut muka penuh kecurigaan.

Jika benar keterangan yang disampaikan warga sekitar, bahwa pencopotan papan nama itu dilakukan pada awal 2022, maka itu berarti hampir berbarengan dengan laporan polisi yang disampaikan PT Meratus Line ke Polda Jatim terkait dugaan adanya penggelapan pasokan BBM dari PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line. Laporan polisi itu persisnya disampaikan pada 9 Februari 2022.

Meskipun pihak Polda Jatim terkesan sangat tertutup dalam penanganan perkara itu, namun diketahui kemudian dari PT Meratus Line bahwa penyidik akhirnya menetapkan 17 orang sebagai tersangka. Lima di antara para tersangka adalah karyawan PT Bahana Line atau PT Bahana Ocean Line.

Apakah pencopotan papan nama itu berkaitan dengan penanganan perkara penggelapan yang diduga telah merugikan PT Meratus Line dalam jumlah yang sangat besar itu?

Apalagi, pada 24 Agustus lalu jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) mengembalikan berkas perkara disertai petunjuk (P-19) untuk melengkapinya. Salah satu poin dari petunjuk JPU adalah agar penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pemilik dan jajaran direksi PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line.

Apakah pemeriksaan pemilik dan direksi kedua perusahaan itu merupakan indikasi patut diduga adanya keterlibatan perusahaan dalam praktik penggelapan BBM untuk kapal-kapal Meratus yang diduga telah berlangsung lebih dari 5 tahun? Sayang, pihak JPU dan penyidik sama-sama bungkam terkait hal ini.

Elangnusantara.com selanjutnya berupaya mendapatkan penjelasan dari pengacara PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line, yaitu Syaiful Maarif. Namun, staf kantor firma hukum di kawasan Juwingan, Kota Surabaya itu menyebut bahwa Syaiful Maarif sedang keluar kantor.

“Bapak sedang keluar. Bisa dihubungi besok Sabtu atau Senin ke simi lagi,” ujar staf kantor SM and Partner.

Ketertutupan berbagai pihak terutama pihak penyidik Polda Jatim dalam penanganan perkara ini sungguh sebuah ironi ketika institusi Polri sedang menghadapi masalah citra akibat kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua atas perintah Irjen Pol Ferdy Sambo. Sehingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada jajarannya agar memproses hukum dengan tegas dan transparan sejumlah bidang perkara termasuk perkara BBM ilegal atau pun penyalahgunaan BBM.

Ketertutupan Polda Jatim dalam penanganan perkara itu cukup mengherankan. Ada apa di balik perkara ini? (SP)