KABUPATEN MOJOKERTO, ELANGNUSANTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto kembali melaksanakan mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama tahap II. Sebanyak tujuh pejabat resmi dilantik oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra di Pendopo Graha Maja Tama (GMT) Pemkab Mojokerto.

 

Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, memimpin langsung proses tersebut dan menegaskan komitmen kinerja bersih tanpa pungutan pembohong. Jika ada yang mengaku-ngaku atau meminta sesuatu dengan dalih jabatan, itu perbuatan melawan hukum dan akan ditindak,” tegas Bupati Albarraa atau Gus Barraa dalam Berbagainya, di Pendopo Graha Maja Tama, Pemkab Mojokerto.

 

“Mutasi ini dilakukan dengan penuh kecermatan. Penempatan pejabat disesuaikan dengan potensi dan kapasitas masing-masing agar mampu mengembangkan organisasi perangkat daerah yang dipimpinnya. Tujuan utama rotasi ini adalah penyegaran organisasi agar tidak ada kejenuhan,” ungkapnya, Rabu (1/10/2025).

 

Gus Barra, menekankan bahwa seluruh tahapan pengisian Jabatan Tinggi Pratama (JPT) telah melalui prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khusus untuk pengisian jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), prosesnya bahkan lebih kompleks.

 

“Ini bukan proses instan, apalagi transaksional. Saya tegaskan kembali, tidak ada pungutan apapun! Jika ada yang mengatasnamakan saya, keluarga, atau pihak manapun. Jika ada yang mengklaim bisa memberikan jabatan, itu jelas perbuatan yang tidak benar,” tegasnya.

 

Adapun tujuh pejabat yang dilantik hari ini adalah :

1. Amat Susilo, S.Sos., M.M. – Kepala BKPSDM (sebelumnya Kepala Dispendukcapil)
   Drs. Ardi Sepdianto, M.Si. – Kepala Disbudporapar (sebelumnya Kepala Bapenda)
   3. Ludfi Ariyono, AP., S.Sos., M.Si. – Kepala Dinas Pertanian (sebelumnya Kepala Disdik)
   4. Nurul Istiqomah, S.E., M.M. – Kepala Bapenda (sebelumnya Asisten II Perekonomian dan Pembangunan)
   5. Norman Handhito, S.IP., M.Si. – Kepala Dispendukcapil (sebelumnya Kepala Dispora)
   6. Nuryadi, S.H., M.M. – Asisten II Perekonomian dan Pembangunan (sebelumnya Kepala Dinas Pertanian, juga masuk mutasi tahap I)
   7. Tatang Marhaendrata, S.H., M.H. – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (sebelumnya Kepala BKPSDM).

 

Bupati Albarraa tekanan, pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan profesional.

“Jabatan bukan hak, tapi amanah. Ini ladang pengabdian, bukan sekedar kedudukan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan para pejabat untuk segera beradaptasi, membangun komunikasi yang sehat, menunjukkan kepemimpinan visioner, serta menghadirkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Pelantikan ini bukan akhir, tapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Kurangnya bahwa saudara memang layak dipercaya, tutup Gus Bupati. SP